Asisten II Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan tugas utama dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Papua adalah melakukan kerjasama dengan pusat data Papua.

“Pusat data Papua sebagian besar data-data di Papua yang disebut Papua Satu Data, setidak-tidaknya jadi landasan untuk berpacu kedepan,” katanya kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Elia, Balitbang di Papua diharapkan ada yang bersifat teknis dan hal-hal bersifat praktis dan dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek dan menengah. “Sehingga Balitbang Papua bermakna dan berarti,” katanya.
Dalam hal penganggaran peneliti di Balitbang Papua, kata Elia, harus ada tata cara tersendiri, bukan hanya di Papua tetapi seluruh Indonesia. “Kalau kami pakai gaya DPA, saya rasa kreativitas mereka akan tumpul karena mereka bekerja tak mungkin tujuh hari dan kalaupun perpanjang tak muda juga,” jelas.

Elia minta Kepada Balitbang Papua tak bekerja sendiri. Harus bekerjasama dengan pihak terkait yang profesional yang bisa turun langsung ke lapangan.

“Dua tahun ini kami mulai ekspor kayu. Bagi Pak Gubernur jangan komoditi itu saja harus ada komoditas lain yang harus diekspor. Apalagi dalam waktu dekat akan ada pelayaran dari Jayapura-Port Morsby-Australia-Bitung-Sorong dan Jayapura karena itu kontener kami tidak hanya isi kayu tapi juga komoditas lain,” ujar Elia.

Menurut Elia, dengan adanya pelayaran yang bisa sampai keluar negeri dari Papua maka peran Balitbang Papua sangat strategis untuk bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk menolong pemerintah dan rakyat Papua memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dengan mengelola sumber daya alam tapi tetap memperhatikan lingkungan hidup yang bekelanjutan.

GUBERNUR PAPUA 1949-2011

PEMERDAYAAN DISTRIK DAN OTSUS PAPUA 2001

SIAPA YANG PUNYA…?

Penulis             :

                          1.     Alexander L. Griapon

                         2.      Tarcisius Agus Haryadi

                         3.     Boyke Semuel Jufuway

Penerbit           : ARIKA Publisher

            Untuk mengetahui usia Papua sebagai suatu provinsi sangat mudah dilacak melalui pendekatan disiplin kebijakan publik tanpa memihak kepada suatu kepentingan politik negara dari pendukung-pendukung kepentingan yang  sedang  bertarung untuk mempengaruhi sejarah. Suatu kenyataan bahwa provinsi papua telah lahir pada tanggal 27 Desember 1949, ketika itu Ratu belanda mengangkat Jan Pieter Karel Van Eechoud sebagai pejabat Gubernur Nederlands Nieuw-Guinea. Provinsi Nieuw Guinea Belanda berakhir pada hari penyerahan kekuasaan wilayah ini kepada pemerintahan sementara Badan PBB (1962) yang dibentuk untuk kepentingan itu, UNTEA hingga penyerahan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia pada 1 mei 1963. Setelah itu sampai tahun 2011 Gubernur-Gubernur berganti-ganti bersama dengan eco-politik pemerintahan dalam sistem pemerintah Republik Indonesia berubah-ubah. Bagian pertama dari buku ini menampilkan sosok para Gubernur dan sepak terjang mereka dalam politik pemerintahan.

            Pemberdayaan Distrik dan Otsus Papua di munculkan sebagai kebijakan publik di dalam wilayah pemerintahan provinsi Papua pada tahun 2001. Kabupaten Jayapura selalu ditampilkan dalam berbagai pemberian media sebagai gardah terdepan dari contoh pemberdayaan Distrik di Papua. Sementara itu, Otsus Papua melahirkan persoalan baru pada implementasi yang tidak sesuai dengan kebijakan, atau kebijakan operasional yang tidak sejalan dengan kebijakan umum. Sorotan goresan tulisan pada bagian kedua dan ketiga buku ini menjelaskan tentang kedua topik tersebut, yakni lingkungan kebijakan publik tentang pemberdayaan Distrik dan lingkungan yang membutuhkan solusi atas persoalan implementasi Otsus papua.

            Para pembaca dapat menarik kesimpulan sendiri dan memberikan rekomendasi kepada para pengambil keputusan kebijakan publik sesuai dengan minat pembaca dalam kerangka kerja disiplin ilmu pengetahuan tertentu setelah mengembangkan pemikiran dari tulisan dalam buku ini.