Dasar Hukum dari Survey ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Keja Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasaan masyarakat secara menyeluruh terhadap layanan publik yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara publik pada beberapa OPD di Kabupaten Jayapura; menganalisis dan mengkaji kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayan publik; dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah secara periodik.

Tujuan penelitian adalah masyarakat tahu kinerja pelayanan publik; mendorong partisipasi; peningkatan kualitas; lebih invatif; mengukur kecenderungan tingkat kepuasaan masyarakat; dan sebagai bahan kebijakan.

Pemaparan materi disampaikan oleh pemateri yang membahas tentang survey kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik di 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daereh yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rumah Sakit Yowari. Data dan informasi tentang kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Instrumen yang digunakan untuk mendapat informasi adalah kuesioner dan juga wawancara secara langsung.

Hasil IKM di RSUD Yowari diperoleh penilaian yang kurang baik – tidak baik, perbadingan yang digunakan untuk mengukurnya adalah persyaratan pelayan; mekanisme & prosedur; waktu pelayanan; kemampuan petugas; perilaku pelaksana; biaya pelayanan; penanganan pengaduan, saran & masukan; produk, spesifikasi & jenis layanan; dan sarana & prasarana. Isu strategis yang muncul di RSUD Yowari adalah petugas menjadi aktor paling penting dalam memberikan informasi terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme pelayanan di RSUD Yowari. Dari hasil survey yang sangat penting untuk diperhatikan adalah penanganan pengaduan, saran & masukan layanan; waktu pelayanan; produk, spesifikasi & jenis layanan. Masukan bagi perbaikan pelayanan di RSUD Yowari adalah Penambahan jumlah tenaga medis; pelatiahan penanganan pengaduan, saran & masukan; penambahan jam pelayana; coaching & mentoring; peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu; penegakan standar pelayanan; penyusunan standar penanganan pengaduan yang mudah dilakukan; penetapan standar waktu untuk masing-masing tindakan; dan perbaikan sarana & prasarana layanan.   

Hasil IKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada beberapa variabel yaitu pelayanan persyaratan; mekanisme & prosedur; waktu pelayanan; kemampuan petugas; perilaku pelaksana; biaya pelayanan; penanganan pengaduan, saran & masukan; produk, spesifikasi & jenis layanan yang masih kurang baik sedangkan satu variabel sarana dan prasana dinilai sudah baik. Isu strategis yang muncul di DPMPTSP unsur pengaduan, saran dan masukan menjadi unsur dengan nilai IKM terendah di DPMPTSP, sehingga diperlukan penanganan secara cepat, responsive dan professional terhaap pengaduan, saran dan masukan. Selain itu penggunaan teknologi informasi perlu terus didorong untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan bagi perbaikan pelayanan di DPMPTSP adalah memberikan pelatihan pelayanan prima atau service excelent  kepada petugas pelayanan; meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan melalui penggunaan teknologi informasi (online); mempercepat waktu pelayanan; penanganan  secara cepat responsive dan professional terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Hasil IKM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil variabel penilaian yang diambil masih sama dengan beberapa variabel pelayanan yang dilakukan di DPMPTSP dan Rumah Sakit Yowari. Dari 9 (Sembilan) variabel hanya satu yang dinilai baik yaitu menyangkut biaya pelayanan dan yang tidak baik dan mesti diperhatikan adalah waktu pelayanan. Waktu pelayanan perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh kepada pelayanan dan disiplin pegawai. Masukan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah penambahan waktu pelayanan, penyusunan standar operasional prosedur dalam menangani pengaduan, masukan dan saran; peningkatan disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan; penegakan SOP kegiatan; pembangunan ruang tunggu pelayanan yang bersih, nyaman dan aman; pelatihan manajemen pelayanan prima dan pelatihan di bidang IT; pelaksanaan bimbingan teknis dengan manajemen pelayanan prima.

 

 

 

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.