peran ondoafi yang terapit diantara negara modern, agama baru dan ekonomi liberal

Penulis             : 1. Alexander L. Griapon SH, M.Si     

                              2. Subandriyo, SE, M.Si

Penerbit            : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura

 

    Ondoafi adalah sosok misterius yang perlu dikaji, mengapa ia begitu penting di dalam hubungan kerja antara pemerintah dengan masyarakat lokal di kabupaten jayapura ?

            Penulis buku ini adalah seorang praktisi yang sudah bekerja lebih dari lima belas tahun di Kabupaten Jayapura dan memahami beberapa disiplin ilmu sosial terapan, karena itu dalam penulisan ini ia menggunakan pendekatan disiplin ilmu pengetahuan terpadu antara ilmu Negara, ilmu tata pemerintahan, ilmu hukum tata Negara, ilmu adminstrasi public, ilmu hukum adat, antropologi sosial-budaya, ilmu ekonomi mikro,ilmu filsafat ketuhanan dan ilmu sejarah.

            Kiranya pembaca dapat membaca dan mengikuti setiap kalimat dalam buku ini secara tuntas untuk mengembangkan pemikiran selanjutnya yang dapat digunakan sebagai aksi tindak pemecahan masalah peran dan posisi ondoafi masa kini dalam masyarakatnya.

            Hal ini penting, terutama karena menguatnya semangat untuk kembali kapada system pemerintahan asli yang tumbuh dari masyarakat kampong di antara sistem pemerintahan modern yang dikendalikan dalam struktur organisasi berjenjang dari atas ke bawah di luar kendali masyarakat adat setempat.***

 

BERPIKIR CERMAT BERTINDAK CERDAS

 

POTENSI DAN REGULASI TAMBANG DI KABUPATEN JAYAPURA

Penulis             : GUNAWAN ISKANDAR

Penerbit            : Badan Penelitian dan Pengembangan    Kabupaten Jayapura

ISBN                : 978-602-232-505-6

Percetakan        : CV. Yenewey Abadi Masmedia Buana Pustaka

Buku ini menyingkap tabir pengetahuan dan potensi tambang di Kabupaten Jayapura dan mengantar pembaca untuk melayangkan pikiran ke dalam dunia bawah yang rasional. Bumi dan materi yang terbentuk selama jutaan tahun sehingga memunculkan sumber mineral dan tambang yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan berguna dalam kehidupan manusia.

Material bumi ini tidak dipisah-pisahkan berdasarkan wilayah administrasi kekuasaan pemerintah di atasnya, melainkan merupakan satu kesatuan geologi dunia.

Penulis buku ini menguraikan deskripsi menyeluruh secara global tentang kondisi geologi dan tambang di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Tetapi juga kawasan yang mencakup Pasifik, Australia, Indonesia dan Papua. Dalam buku ini juga disinggung tentang regulasi mengenai pertambangan yang kini diberlakukan pemerintah sampai saat penulisan buku ini.

Kiranya buku ini menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi setiap pembaca yang berminat terhadap ilmu pengetahuan dan praktik tambang, terutama di Kabupaten Jayapura.

GUBERNUR PAPUA 1949-2011

PEMERDAYAAN DISTRIK DAN OTSUS PAPUA 2001

SIAPA YANG PUNYA…?

Penulis             :

                          1.     Alexander L. Griapon

                         2.      Tarcisius Agus Haryadi

                         3.     Boyke Semuel Jufuway

Penerbit           : ARIKA Publisher

            Untuk mengetahui usia Papua sebagai suatu provinsi sangat mudah dilacak melalui pendekatan disiplin kebijakan publik tanpa memihak kepada suatu kepentingan politik negara dari pendukung-pendukung kepentingan yang  sedang  bertarung untuk mempengaruhi sejarah. Suatu kenyataan bahwa provinsi papua telah lahir pada tanggal 27 Desember 1949, ketika itu Ratu belanda mengangkat Jan Pieter Karel Van Eechoud sebagai pejabat Gubernur Nederlands Nieuw-Guinea. Provinsi Nieuw Guinea Belanda berakhir pada hari penyerahan kekuasaan wilayah ini kepada pemerintahan sementara Badan PBB (1962) yang dibentuk untuk kepentingan itu, UNTEA hingga penyerahan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia pada 1 mei 1963. Setelah itu sampai tahun 2011 Gubernur-Gubernur berganti-ganti bersama dengan eco-politik pemerintahan dalam sistem pemerintah Republik Indonesia berubah-ubah. Bagian pertama dari buku ini menampilkan sosok para Gubernur dan sepak terjang mereka dalam politik pemerintahan.

            Pemberdayaan Distrik dan Otsus Papua di munculkan sebagai kebijakan publik di dalam wilayah pemerintahan provinsi Papua pada tahun 2001. Kabupaten Jayapura selalu ditampilkan dalam berbagai pemberian media sebagai gardah terdepan dari contoh pemberdayaan Distrik di Papua. Sementara itu, Otsus Papua melahirkan persoalan baru pada implementasi yang tidak sesuai dengan kebijakan, atau kebijakan operasional yang tidak sejalan dengan kebijakan umum. Sorotan goresan tulisan pada bagian kedua dan ketiga buku ini menjelaskan tentang kedua topik tersebut, yakni lingkungan kebijakan publik tentang pemberdayaan Distrik dan lingkungan yang membutuhkan solusi atas persoalan implementasi Otsus papua.

            Para pembaca dapat menarik kesimpulan sendiri dan memberikan rekomendasi kepada para pengambil keputusan kebijakan publik sesuai dengan minat pembaca dalam kerangka kerja disiplin ilmu pengetahuan tertentu setelah mengembangkan pemikiran dari tulisan dalam buku ini.