Dasar Hukum dari Survey ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Keja Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasaan masyarakat secara menyeluruh terhadap layanan publik yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara publik pada beberapa OPD di Kabupaten Jayapura; menganalisis dan mengkaji kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayan publik; dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah secara periodik.

Tujuan penelitian adalah masyarakat tahu kinerja pelayanan publik; mendorong partisipasi; peningkatan kualitas; lebih invatif; mengukur kecenderungan tingkat kepuasaan masyarakat; dan sebagai bahan kebijakan.

Pemaparan materi disampaikan oleh pemateri yang membahas tentang survey kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik di 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daereh yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rumah Sakit Yowari. Data dan informasi tentang kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Instrumen yang digunakan untuk mendapat informasi adalah kuesioner dan juga wawancara secara langsung.

Hasil IKM di RSUD Yowari diperoleh penilaian yang kurang baik – tidak baik, perbadingan yang digunakan untuk mengukurnya adalah persyaratan pelayan; mekanisme & prosedur; waktu pelayanan; kemampuan petugas; perilaku pelaksana; biaya pelayanan; penanganan pengaduan, saran & masukan; produk, spesifikasi & jenis layanan; dan sarana & prasarana. Isu strategis yang muncul di RSUD Yowari adalah petugas menjadi aktor paling penting dalam memberikan informasi terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme pelayanan di RSUD Yowari. Dari hasil survey yang sangat penting untuk diperhatikan adalah penanganan pengaduan, saran & masukan layanan; waktu pelayanan; produk, spesifikasi & jenis layanan. Masukan bagi perbaikan pelayanan di RSUD Yowari adalah Penambahan jumlah tenaga medis; pelatiahan penanganan pengaduan, saran & masukan; penambahan jam pelayana; coaching & mentoring; peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu; penegakan standar pelayanan; penyusunan standar penanganan pengaduan yang mudah dilakukan; penetapan standar waktu untuk masing-masing tindakan; dan perbaikan sarana & prasarana layanan.   

Hasil IKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada beberapa variabel yaitu pelayanan persyaratan; mekanisme & prosedur; waktu pelayanan; kemampuan petugas; perilaku pelaksana; biaya pelayanan; penanganan pengaduan, saran & masukan; produk, spesifikasi & jenis layanan yang masih kurang baik sedangkan satu variabel sarana dan prasana dinilai sudah baik. Isu strategis yang muncul di DPMPTSP unsur pengaduan, saran dan masukan menjadi unsur dengan nilai IKM terendah di DPMPTSP, sehingga diperlukan penanganan secara cepat, responsive dan professional terhaap pengaduan, saran dan masukan. Selain itu penggunaan teknologi informasi perlu terus didorong untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan bagi perbaikan pelayanan di DPMPTSP adalah memberikan pelatihan pelayanan prima atau service excelent  kepada petugas pelayanan; meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan melalui penggunaan teknologi informasi (online); mempercepat waktu pelayanan; penanganan  secara cepat responsive dan professional terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Hasil IKM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil variabel penilaian yang diambil masih sama dengan beberapa variabel pelayanan yang dilakukan di DPMPTSP dan Rumah Sakit Yowari. Dari 9 (Sembilan) variabel hanya satu yang dinilai baik yaitu menyangkut biaya pelayanan dan yang tidak baik dan mesti diperhatikan adalah waktu pelayanan. Waktu pelayanan perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh kepada pelayanan dan disiplin pegawai. Masukan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah penambahan waktu pelayanan, penyusunan standar operasional prosedur dalam menangani pengaduan, masukan dan saran; peningkatan disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan; penegakan SOP kegiatan; pembangunan ruang tunggu pelayanan yang bersih, nyaman dan aman; pelatihan manajemen pelayanan prima dan pelatihan di bidang IT; pelaksanaan bimbingan teknis dengan manajemen pelayanan prima.

 

 

 

 

Seminar penelitian   dan kajian kinerja asn di lingkungan pemerintah kabupaten jayapura

 

Permasalahan yang penting dalam kinerja ASN di kabupaten Jayapura adalah :

1.      Pegawai sering nongkrong di kantin

2.      Pegawai sering tidak masuk kantor dan nongkrong dibawah pohon

3.      Pegawai masuk kantor dalam ruangan tetapi main Handpon, Game

Dari survey yang dilakukan tim PSKMPD Uncen ada pegawai yang benar-benar kerja namun ada pula yang malas-malasan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah

1.      Pengaruh pimpinan / atasan

Kepedulian atasan untuk melihat kondisi kerja dari stafnya itu seperti apa.

2.      Kondisi dan situasi

Kalau pemimpin melakukan pendekatan secara persuasif, melakukan pengawasan atau kontrol. Bisa juga tergantung dari mud pegawai (contohnya ; saya sudah kerja jadi cari angin, saya belum makan jadi saya ke kantin dulu). Pegawai bisa tergantung dari sikologisnya, kemudian tidak ada pekerjaan. Tetapi kalau menurut peneliti bahwa ada pekerjaan namun distribusi, kepercayaan dan kesempatan masih kurang. Sikap juga memperlihatkan karakter seseorang, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, kalau rutinitasnya sehari-hari untuk hadir saja ini juga akan membentuk pola sikap seseorang.

3.      Pola penilaian kinerja ASN baru berdasarkan absen belum berdasarkan ukuran yang dipakai pada pemerintahan yang dinilai Output, outcome, Impas, dan outcomenya. Dan kami menilai yang dinilai saat ini masih sebatas formalitas saja.

4.      Kemudian motivasi kehadiran berdasarkan absensi dan insentif, hasil riset sebelumnya insentif berupa tunjangan lauk pauk, kalau saya tidak dilibatkan pada kegiatan – kegiatan kepanitiaan dan lain sebagainya, maka lebih baik saya tinggal dirumah saja. Tetapi untuk saat ini Tunjangan Perbaikan Bersyarat (TPB) setiap kali saya apel pasti ada uangnya dan setiap kali sidik jari pasti ada uangnya. Ini tergantung dari pribadi tapi dari survey yang kami lakukan motivasi ASN secara individual atau secara personil masih banyak yang kami temui motivasinya ke insentif yang didapatkan, kemudian tidak ada uraian jabatan yang jelas. Kami masukan ini sebagai salah satu indikator permasalahan karena ini sangat penting sekali karena ada job analyse otomatis akan berkaitan dengan uraian jabatan yang jelas dan mempengaruhi beban kerja, kemudian ini juga akan berkaitan dengan desain SOP yang ada disetiap perangkat daerah sampai dibagian-bagian unit kerja dari perangkat daerah

5.      Kinerja tidak dinilai berdasarkan sistem kinerja berbasis proses, kemudian output, outcome, benefit dan impasnya. Jadi ini hanya sebatas ini masih sebatas input dan juga benefit (anggaran), tetapi kemudian kita bicara dari proses sampai manfaatnya ini belum karena kita masih menggunakan indikator disiplin itu sebagai penilaian kinerja dalam riset ini, kemudian kebiasaan yang telah menjadi budaya kerja yaitu sikap, berpikir, kemudian bertindak sehari-hari. Ini juga harus bisa dirubah kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Dan ini yang kemudian kami dapatkan didalam satu perangkat daerah bahwa absen itu sebagai indikator penilaian kinerja untuk mengubah budaya malas menjadi budaya disiplin. Setelah itu baru kita bisa pindah ke formula yang lain karena kalau masih berada pada budaya malas ini, peraturan bupati nomor 22 tahun 2018, sehingga ini di anggap memotivasi, membuat orang berpikir kalau saya tidak datang nanti saya tidak dapat uang. Jadi ini kemudian menjadi salah satu persoalan, kemudian belum adanya sistem informasi terukur berbasis aplikasi, bagaimana kemudian pegawai itu bisa memanfaatkan teknologi secara baik, benar dan cerdas, ini juga tergantung dari sistem kinerja ASN. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk menunjang performance kerja, untuk di Papua saya rasa belum diterapkan tapi daerah-daerah diluar Papua seperti Surabaya dan Jakarta sudah diterapkan.  

TIM PENELITI SAGU UNIPA, KERJASAMA DENGAN BALITBANGDA KABUPATEN JAYAPURa

Seminar yang dilakukan pada hari Kamis, 1 November 2018 kerjasama antara Balitbangda Kabupaten Jayapura dengan Tim Peneliti Sagu UNIPA membahas tentang sagu sebagai makanan utama masyarakat Papua terutama di daerah dataran rendah secara turun temurun. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui variasi sagu di kabupaten Jayapura dan ada beberapa varietas. Adapun hasil penelitian kabupaten Jayapura memiliki variasi sagu lebih dari 40 variasi.

 

 

Sambutan Kepala Balitbangda

Menyampaikan bahwa penyusunan kamus bahasa Tabla (Tepera) – Indonesia ini sangat penting karena telah terjadi pergeseran dari bahasa ibu atau bahasa asli daerah ke bahasa Indonesia, hal ini dapat menyebabkan kepunahan pada bahasa daerah Tabla Yewena. Adapun hal lainnya yang menyebabkan bahasa daerah bisa punah adalah perkawinan yang berbeda daerah atau suku, sehingga sulit untuk mengajar anak bahasa daerah. Termasuk juga perkembangan pembangunan yang melibatkan berbagai macam suku sehingga penggunaan bahasa daerah akan sangat sulit digunakan karena masyarakat akan cenderung menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi.

https://drive.google.com/file/d/14UaPb-lUA3FafQUQmmeqiFwOx0XthNFL/view?usp=sharing